NusantaraChannel.co BANTAENG — Pemerintah Kabupaten Bantaeng menggelar rapat koordinasi penanganan konflik dan kewaspadaan dini dengan pimpinan Forkopimda di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng, Selasa, 24 Mei 2022. Rapat koordinasi ini membahas sejumlah kondisi keamanan di Kabupaten Bantaeng termasuk salah satunya penanganan kasus pembusuran yang kian marak dalam tiga pekan terakhir.
Dalam rapat tersebut, terungkap ada lima kasus pembusuran yang terjadi di Bantaeng dalam waktu tiga pekan terakhir. Satu di antaranya, kasus pembusuran menyebabkan korban meninggal dunia. Dari jumlah itu, tiga tersangka diketahui masuk kategori dewasa. Selebihnya masuk kategori anak-anak.
Wakapolres Bantaeng, Kompol Muh Ali mengatakan, kasus pembusuran menjadi sebuah atensi dari jajaran kepolisian. Dia menyebut, kepolisian terus mencari akar permasalahan dari kasus ini untuk dibuatkan solusi secara komprehensif.
“Kita harus bersama-sama untuk mencari akar permasalahannya agar kasus ini tidak terus terulang. Salah satu solusinya, kita mencari dimana pembuatan busur ini,” kata dia.
Pemerintah Kabupaten Bantaeng juga melakukan upaya antisipasi agar kasus ini tidak terulang. Salah satu yang dilakukan adalah upaya dari Dari dinas kesehatan Bantaeng yang telah mengeluarkan instruksi secara tertulis kepada setiap apotek dan puskesmas untuk tidak melayani pembelian kateter tanpa resep dokter. Sekedar diketahui, kateter kadang disalahgunakan untuk menjadi bahan katapel untuk busur.
“Kateter ini yang kerap disalahgunakan. Kita sudah instruksikan agar apotek tidak ada yang melakukan penjualan kateter tanpa resep dokter. Jika ada warga yang temukan, silahkan lapor ke kami. Kami akan tindaki,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng, dr Andi Ihsan.
Selain itu, dia juga meminta kepada pihak-pihak rumah sakit dan puskesmas untuk memusnahkan kateter yang telah digunakan. “Ini kita lakukan agar bahan baku busur tidak lagi ditemukan secara bebas di Bantaeng,” jelas dia.
Bupati Bantaeng, DR Ilham Azikin juga meminta kepada semua pihak pimpinan kewilayahan di tingkat desa dan kelurahan agar menjaga kondisi yang kondusif di masing-masing daerah mereka. Dia berharap, setiap pimpinan kewilayahan senantiasa melaporkan potensi-potensi konflik agar bisa diselesaikan sebelum menimbulkan korban jiwa.
Discussion about this post