Profil John Julius Boekorsjom Penulis Buku Pola Pendampingan Masyarakat Desa Dengan Pendekatan Budaya

Nusantarachannel.co, Jayapura – John Julius Boekorsjom lahir di Sorong, 1 Juli 1969, putra ke-8 dari delapan bersaudara. Ayahnya seorang Pamong Praja, seorang bestuur pada pemerintahan zaman Belanda di Papua dan pensiun pada tahun 1990. Nilai-nilai kepamongan menurun kepada anak-anaknya. Ibunya berpendidikan perawat pada zaman Belanda di Papua yang setelah menikah lebih memilih mengabdikan diri dengan mengurus rumah tangga dan mendidik putra- putrinya agar menjadi berkat bagi orang lain.

Pendidikan dan Karir

Setelah tamat SMA Negeri 1 Jayapura, John melanjutkan pendidikan ke Universitas Hasanuddin Ujung Pandang (Makassar saat ini), Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) lulus tahun 1996.

Kemudian tahun 1997 diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Prajabatan Nasional (Prajabnas) Angkatan I Irian Jaya di Resimen Induk Kodam (Rindam) V Brawijaya Malang.

Selanjutnya, ditempatkan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Irian Jaya pada tahun yang sama. Menyelesaikan pendidikan S-2 di Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada (MAP UGM) Yogyakarta tahun 2005 dan pada tahun 2017 menyelesaikan jenjang pendidikan S-3 pada Program Doktoral Ilmu Pemerintahan, Fisipol Universitas Padjajaran.

Tahun 2003 mendapat kesempatan mengikuti Local Government Official Training Program in Japan sebagai salah satu dari 4 peserta yang selama tiga bulan belajar bahasa dan budaya Jepang di Japan Intercultural Academy of Municipalities (JIAM) Kota Otsu, Shiga Prefecture.

Dilanjutkan dengan program magang delapan bulan di Kantor Hubungan Internasional, Yamagata Prefecture, dengan fokus observasi otonomi daerah, pendidikan dasar, pertanian dan lingkungan, serta pelayanan publik kota.

Menerima Nota Tugas Kepala Bappeda Provinsi Papua sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sub-Bidang Analisis Pembangunan Bidang Statistik dan Pelaporan tahun 2004-2005.

Kemudian, menerima Nota Tugas Kepala Badan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan atau BP3D (nama baru Bappeda) Provinsi Papua pada tahun 2005 sebagai Plt. Kepala Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Perbatasan Bidang Perencanaan Wilayah.

Adapun Bidang Perencanaan Wilayah merupakan bidang baru pada struktur BP3D Provinsi Papua. Selama menjalankan tugas, secara aktif terlibat dalam pertemuan koordinasi antar duabelas provinsi wilayah perbatasan antarnegara yang akhirnya melahirkan Lima Kesepakatan Bersama, salah satu kesepakatanya adalah “mendesak Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Lembaga Pengelola Pembangunan Kawasan Perbatasan melalui Peraturan Presiden yang bentuk dan struktur organisasi diserahkan kepada kebijakan Presiden”.

Selama dua tahun (2005— 2007), beberapa output yang dihasilkan melalui inovasi- inovasi kegiatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Perbatasan antara lain menyusun buku Profil Perbatasan Papua dan buku Selayang Pandang Perbatasan Provinsi Papua.

Kedua buku tersebut merupakan informasi dan data awal tentang wilayah perbatasan di Provinsi Papua.

Sejak tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua, dilantik dalam jabatan Kepala Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Kabupaten/Kota, Bidang Perencanaan Wilayah.

Tugas ini merupakan suatu tantangan tersendiri karena Sub-Bidang Perencanaan Wilayah Kabupaten/Kota merupakan sub-bidang baru. Pada tahun 2009 dilantik sebagai Kepala Sub- Bidang Data Dasar Pembangunan, Bidang Data Pembangunan.

Bidang Data Pembangunan merupakan bidang baru pada strukur kelembagaan Bappeda Provinsi Papua sehingga merupakan tantangan tersendiri dalam menjalankan tupoksi tersebut.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah membangun komunikasi dan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Non-Government Organization (NGO)/Mitra Pembangunan di Papua.

Dari tahun 2009— 2011, melakukan kolaborasi bersama BPS Papua dan seluruh mitra pembangunan Papua mempersiapkan Standard Operating Procedure (SOP) Forum Data Pembangunan Papua, Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua tentang Forum Data Pembangunan Papua, pemetaan ketersediaan data di kabupaten/kota percontohan, harmonisasi indikator dan metadata antara Bappeda, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan kabupaten/kota, pembentukan Forum Data Pembangunan tingkat kabupaten/kota (tujuh kabupaten), serta draf SOP Satu Data di Provinsi Papua.

Selain itu, juga menerbitkan buku Welcome to Papua dan View to Papua, menyusun buku Pendidikan Orang Asli Papua (OAP), Sejarah Masa Lalu dan Kini Papua, Profil Data Dasar Pembangunan Papua, dan Kumpulan Perdasus dan Perdasi Provinsi Papua.

Bersama Unicef, mempersiapkan pengenalan System Dev Info Papua dengan melakukan Pelatihan Dev Info dan membangun System Dev Info di Papua.

Pada 21 November 2011, Forum Data Papua diresmikan oleh Plt. Gubernur Provinsi Papua berdasarkan SK Gubernur Provinsi Papua Nomor 150 Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011.

Pada tahun 2013, bersama mitra pembangunan Aus- Aid Antara menyiapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penguatan Forum Data Pembangunan Papua.

Kegiatan ini diawali dengan Workshop Pusat Data dengan tema “Membangun Papua Melalui Data dan Informasi” yang diikuti oleh para wali data, baik dari SKPD provinsi maupun vertikal serta seluruh mitra pembangunan Papua.

Aus-Aid Antara memberikan dukungan dalam melakukan studi kaji ke Pusat Data Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bakti Makassar. Studi Kaji juga dilakukan ke Pusat Data Bappeda Provinsi Jawa Barat, mengunjungi Bandung Digital Valley Telkom Bandung, dan Pusat Data Bappeda DKI Jakarta.

Salah satu output dari dukungan Aus-Aid Antara adalah pembangunan gedung dan sarana prasarana Pusat Data dan Analisis Pembangunan Papua, atas dasar permohonan Pemerintah Papua (ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi karena pembangunan fisik dan peralatan data bersumber dari dana Aus-Aid Antara).

Mulai tahun 2018, dilantik menjadi Kepala Bidang Sosial Budaya selama dua tahun (2018—2020).

Melakukan jaringan kerja sama dengan mitra pembangunan Papua dan meningkatkan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kordinasi Sosial Budaya dan antar lintas bidang.

Selain itu, memperjuangkan penyusunan Rencana Aksi Daerah Sustainable Development Goals (RAD SDGs) Provinsi Papua dengan kolaborasi antarmitra pembangunan dan PT Freeport Indonesia, Bank Papua, Bank Indonesia, serta perguruan tinggi.

Akhirnya, dokumen RAD SDGs Provinsi Papua dan SK Penetapan RAD SDGs Provinsi Papua dapat selesai.

Selama dua tahun tersebut juga mendorong sosialisasi dan koordinasi dalam penanganan stunting di Provinsi Papua bersama mitra pembangunan di Papua.

Sejak Tahun 2020, diangkat kembali sebagai Pejabat Fungsional Perencana Madya berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Nomor : SK. 821.2-3571 Tentang : Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Fungsional Perencana tertanggal 29 September 2020. Dan pada tahun 2020 memperoleh Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 66/TK/Tahun 2020, Nomor Urut : 38.967.